MEDAN | Kreasi Layout
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk kantor DPRD Kota Medan. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi beberapa program yang dinilai tidak pro rakyat.
“Kami menilai tidak satu pun kebijakan ataupun program-program yang memihak kepada rakyat miskin. Kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia diajarkan agar tetap berdiri berdampingan bersama kaum-kaum marhaen, dan hari ini kaum-kaum marhaen tidak diperhatikan, justru ditindas,” ujar Ketua DPC GMNI Kota Medan Damses Sianturi di sela-sela aksi, Rabu (17/6).
Damses mengatakan, pihaknya menyoroti beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Ada tiga program mercusuar yang kita soroti yang menghabiskan begitu banyak anggaran. Yang pertama ada makan bergizi gratis yang menghabiskan anggaran Rp 1 triliun per harinya, kemudian ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada sekolah rakyat. Ini sangat menguras anggaran negara, menghabiskan keuangan negara,” katanya.
Kebijakan selanjutnya, ujar Damses, yakni penambahan dua batalion di setiap kabupaten/kota, dua batalion per kabupaten kota serta penambahan pasukan.
“Seperti kita ketahui Sumatera Utara itu sendiri, kalau saya tidak salah membaca, itu penambahan pasukannya 300 kalau tidak 3.000 penambahan pasukannya. Dengan kondisi ekonomi hari ini, harusnya ini diberhentikan untuk menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar,” katanya.
Dari amatan di lokasi, massa aksi masih menuntut Ketua DPRD Medan Wong Cung Sen untuk keluar menemui massa. Mereka juga memanjat dan mencoba merusak pagar utama gedung DPRD.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada satu anggota DPRD Medan yang menemui massa aksi.
10 Tuntutan
Aksi yang mengusung tema “Sumut Berisap Revolusi” itu menyuarakan 10 tuntutan kepada pemerintah dan para wakil rakyat, yakni:
Mengembalikan prioritas anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Menghentikan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang dinilai membebani keuangan negara serta berpotensi menjadi celah korupsi.
Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.
Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
Menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan air bersih.
Merealisasikan penciptaan 19 juta lapangan kerja yang berkualitas dan berkeadilan.
Mengevaluasi serta membenahi tata kelola kabinet demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif.
Memperkuat stabilitas moneter guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Memprioritaskan penyediaan sekolah gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA negeri.(dts/mis)
